Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Pada 2020, struktur terakhir Direksi AJMI menjadi:

Presiden Direktur: Ryan S. Charland

Direktur Kepatuhan: Apriliani T. Siregar

Direktur: Novita Yuliani

Direktur: Karjadi Pranoto

Direktur: Johannes Wilhelmus Maria De Waal

Direktur: Meylindawati

Direktur: Keving Joong Kwon

Pada tanggal 2 Mei 2020,  masa jabatan Dewan Komisaris AJMI telah diperpanjang dengan struktur susunan sebagai berikut:

Presiden Komisaris: Ke Wing Siu

Komisaris: Kai-Ping Calvin Chiu

Komisaris Independen: Drs. Suyoto

Komisaris Independen: Adie Poernomo Widjaya

AJMI telah memiliki whistleblowing system melalui Hotline Ethics Service dalam bentuk nomor telepon pengaduan rahasia yang dikelola oleh kantor pusat MFC Toronto, serta dalam bentuk alamat email khusus yang terkoneksi langsung ke departemen Legal & Compliance.

1. Sebagai bentuk komitmen atas penerapan GCG, AJMI telah melakukan membentuk komite-komite yang dipersyaratkan oleh Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan perubahannya dan peraturan OJK lainnya terkait GCG  yang terdiri dari: (i) Governance Committee; (ii) Collaboration Committee; dan (iii) Communication Committee. Komite-komite tersebut telah dilengkapi dengan piagam-piagam sebagai panduan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Governance Committee merupakan komite yang dipersyaratkan oleh POJK GCG, terdiri atas: 

• 3 (tiga) Komite di bawah Dewan Komisaris AJMI yakni: (a) Audit Committee; (b) Risk Monitoring Committee; dan (c) Integrated Governance Committee; dan 
• 6 (enam) Komite di bawah Direksi AJMI yakni: (a) Risk Management Committee; (b) Anti Money Laundering Committee; (c) Investment Committee; (d) Product Steering Committee; (e) Integrated Risk Management Oversight Committee; dan (f) Anti-Fraud Committee

2. AJMI juga melakukan pemutakhiran beberapa dokumen/pedoman/kebijakan, seperti:

1) Struktur dan Skala Upah Karyawan 2020 sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Ketenagakerjaan RI No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah. 

2) Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia, Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik untuk AJMI dan Board Manual AJMI.

3) Pedoman Investasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan Pedoman Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Teroris Perusahaan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia.

Selain pemutakhiran dokumen, Perusahaan juga telah membuat Pedoman Hirarki Dokumen Perusahaan dan telah mengkomunikasikan ke karyawan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga telah membuat Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah dan telah menyampaikannya ke OJK.

RUPS merupakan organ perseroan tertinggi yang memegang segala kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2020, Perusahaan melaksanakan 7 (tujuh) keputusan secara sirkuler dimana salah satunya adalah RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020 yang telah dituangkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti dari Rapat umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. LC/i/AGMS-AJMI/6/20.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan melalui Departemen Legal & Compliance yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan yang membantu pelaksanaan GCG secara efektif di Perusahaan.

Manajemen Perusahaan secara kolektif memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menentukan tujuan-tujuan Perusahaan, menyusun strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengembangkan struktur dan proses pengelolaan untuk penanganan terbaik atas risiko-risiko dalam pemenuhan seluruh tujuan tersebut melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan.  Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan oleh manajemen dan unit kerja Audit Internal Perusahaan tersebut adalah melalui penerapan model "tiga baris pertahanan" (the three lines of defense).

Secara garis besar, model "tiga garis pertahanan" ini memisahkan secara tegas antara 3 (tiga) bagian (“garis”) yang terlibat dalam pengelolaan risiko yang efektif, yakni: i) Fungsi-fungsi yang memiliki dan mengelola risiko-risikonya, ii) Fungsi-fungsi yang memantau risiko-risiko, dan iii) Fungsi yang melakukan penilaian independen.  Model “tiga garis pertahanan” Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Garis pertahanan pertama - Unit Bisnis
   
   Bisnis bertanggung jawab untuk risiko dalam unit mereka termasuk manajemen risiko dan pengawasan yang terkait. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan strategi bisnis mereka sejajar dengan filosofi, risk appetite dan budaya  pengambilan risiko Perusahaan untuk mengevaluasi dan mengelola eksposur risiko secara seksama dan konsisten dengan kebijakan risiko dan standar praktek Perusahaan, dan untuk memberikan imbal hasil yang sepadan dengan tingkat risiko yang ditanggung. Hal ini didukung oleh manajer risiko global yang bertanggung jawab untuk desain dan pelaksanaan praktek mitigasi risiko yang konsisten dengan kebijakan Perusahaan dan strategi manajemen risiko tertentu.Garis pertahanan kedua- Manajemen Risiko, Aktuaria, Keuangan, Kepatuhan ("kelompok")

2. Garis pertahanan kedua -  Manajemen Risiko, Aktuaria, Keuangan, Kepatuhan ("kelompok")
   
   Kelompok ini memberikan pengawasan independen terhadap pengambilan risiko dan kegiatan mitigasi risiko. Karena Manulife adalah perusahaan global, kelompok ini memiliki akses ke seluruh kebijakan risiko perusahaan dan bidang fungsional perusahaan seperti manajemen risiko korporasi, aktuaria korporasi, keuangan korporasi, kepatuhan global, dan divisi resiko untuk mendukung pengawasan independen kelompok.

3. Garis pertahanan ketiga - Internal Audit
   
   Internal Audit memberikan analisis independen mengenai kontrol yang efektif dan tepat terhadap risiko yang melekat dalam bisnis, dan apakah program mitigasi risiko dan fungsi risiko pengawasan efektif dalam mengelola risiko. Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Komite Audit.

Sepanjang tahun 2020, terdapat 1 perkara hukum yang signifikan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dimana tindak lanjut perbaikan telah dijalankan mencakup tindakan Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Evaluasi dan Tindak Lanjut.