Lewati ke konten utama
Back

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Perusahaan

Seiring dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) di dalam industri jasa keuangan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang secara lebih komprehensif mengatur mengenai GCG, Perusahaan berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan dalam mengakomodir setiap perubahan yang ada dengan tetap berpegang teguh pada kelima prinsip dasar GCG yang terdiri dari: (i) Keterbukaan (transparency); (ii) Akuntabilitas (accountability); (iii) Tanggung Jawab (responsibility); (iv) Independensi (independence); dan (v) Kewajaran (fairness).

 

Hasil Laporan dan Penilaian Mandiri Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Perusahaan Tahun 2018

Penerapan prinsip-prinsip GCG berdasarkan hasil penilaian mandiri penerapan prinsip-prinsip GCG tahun 2018, Perusahaan telah melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan baik dalam struktur, sistem maupun dokumen, dibandingkan hasil penilaian mandiri tahun 2018, yakni:

Pada tanggal 15 Maret 2018, terjadi perubahan struktur pada susunan Direksi AJMI menjadi:

Presiden Direktur: Jonathan M. A. Hekster

Direktur: Apriliani T. Siregar

Direktur: Colin P. Startup

Direktur: Novita Yuliani

Direktur: Karjadi Pranoto

Direktur: Johannes Wilhelmus Maria De Waal

Pada tanggal 08 Juni 2018, terjadi perubahan struktur pada susunan Dewan Komisaris AJMI menjadi:

Komisaris: Ke Wing Siu

Komisaris: Carolyn E. Ling

Komisaris Independen: Drs. Suyoto

Komisaris Independen: Adie Poernomo Widjaya.

Pada tahun 2018, AJMI telah memenuhi ketentuan jumlah Komisaris Independen sesuai dengan yang dimintakan dalam POJK GCG.

AJMI telah memiliki whistleblowing system melalui Hotline Ethics Service dalam bentuk nomor telepon pengaduan rahasia yang dikelola oleh pihak ketiga yakni oleh kantor pusat MFC Toronto, serta dalam bentuk alamat email khusus yang terkoneksi langsung ke departemen Legal & Compliance.

1. Sebagai bentuk komitmen atas penerapan GCG, AJMI telah melakukan pemetaan atas komite-komite yang dipersyaratkan oleh POJK GCG dan dibutuhkan oleh AJMI yang terdiri dari: (i) Governance Committee; (ii) Collaboration Committee; dan (iii) Communication Board. Komite-komite tersebut telah dilengkapi dengan piagam-piagam sebagai panduan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Governance Committee merupakan komite yang dipersyaratkan oleh POJK GCG, terdiri atas: 

  • 3 (tiga) Komite di bawah Dewan Komisaris AJMI yakni: (a) Audit Committee; (b) Risk Monitoring Committee; dan (c) Integrated Governance Committee; dan 
  • 5 (lima) Komite di bawah Direksi AJMI yakni: (a) Risk Management Committee; (b) Anti Money Laundering Committee; (c) Investment Committee; (d) Product Steering Committee; dan (e) Integrated Risk Management Oversight Committee 

2. AJMI juga melakukan pemutakhiran beberapa dokumen/pedoman/kebijakan di tingkat korporat, seperti:

1. Laporan Pelaksanaan GCG, termuat dalam Laporan Tahunan AJMI yang terakhir tahun 2017 diantaranya memuat informasi sebagai berikut:

  • Jumlah rapat berikut daftar hadir untuk rapat-rapat Dewan dan rapat-rapat gabungan antar Dewan dan komisi kerja masing-masing Dewan;
  • Penjelasan rinci mengenai komite-komite Dewan Komisaris dan Direksi;
  • Fungsi Dewan Pengawas Syariah; dan 
  • Pelaksanaan sistem pengendalian internal, termasuk sistem pengendalian risiko dan sistem pengawasan dan audit internal.

2. Pedoman Corporate Secretary, memuat tugas dan tanggung jawab dari Departemen Legal & Compliance dalam menjalankan fungsi Corporate Secretary.

3. Standard Operation Procedure Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, memuat secara detail alur pembuatan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, untuk memastikan penyampaian rencana perusahaan secara menyeluruh.

4. Standard Operation Procedure for Distribution of Material Information, memuat secara detail alur penyampaian informasi material, untuk memastikan transparansi dalam penyampaian informasi. 

5. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Teroris untuk disesuaikan dengan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

6. Kebijakan Kompensasi dan Promosi, untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pasal 55 POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Pada tahun 2018, AJMI telah menerapkan tata kelola perusahaan yang secara umum baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Namun, AJMI akan terus meningkatkan komunikasi antara organ Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Struktur Tata Kelola

RUPS merupakan organ perseroan tertinggi yang memegang segala kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2018, Perusahaan melaksanakan 8 (delapan) keputusan secara sirkuler dimana salah satunya adalah RUPS Tahunan, pada tanggal 26 Juni 2018 yang telah dituangkan dalam Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti dari Rapat umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. LC/i/AGMS-AJMI/6/18.

Dewan Komisaris secara kolektif melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dengan mendahulukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
  2. Kebijakan diambil secara terbuka kepada Direksi maupun para pemangku kepentingan.
  3. Kebijakan dilandasi oleh objektifitas serta perlakuan yang adil dan konsisten pada data dan informasi yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

Komisaris Independen

Perusahaan telah memenuhi ketentuan terkait dengan jumlah dan kualifikasi dari Komisaris Independen yang sesuai dengan POJK GCG.

Keanggotaan dan Komposisi

Terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan terakhir adalah sebagai berikut:

Nama

Jabatan

Ke Wing Siu (KS)

Komisaris

Carolyn E. Ling (CL)

Komisaris

Drs. Suyoto (SY)

Komisaris Independen

Adie Poernomo Widjaya (APW)

Komisaris Independen

Referensi : Akta Notaris Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta No. 07 tertanggal 4 Juni  2018.

Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris Perusahaan menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat secara fisik dengan daftar hadir sebagai berikut:

*) EP adalah Eko Putro Adijayanto yang menjabat sampai dengan tanggal 02 Mei 2018
**) Menjabat sejak tanggal 02 Mei 2018

Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan telah membentuk komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, yaitu:

Komite Audit

Komite Audit bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalani fungsi pengawasannya sehubungan dengan audit sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Asuransi Indonesia dan secara berkala melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantauan Risiko

Komite Pemantauan Risiko bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalani fungsi pengawasannya sehubungan dengan sistem manajemen risiko dan secara berkala melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalani fungsi pengawasannya sehubungan dengan tata kelola terintegrasi dalam Perusahaan serta dalam Konglomerasi Keuangan.

 

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pengurusan Perusahaan agar berjalan sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan rencana usaha yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Terhitung sejak tanggal 15 Maret 2018, komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

Nama

Jabatan

Jonathan M. A. Hekster (JH)

Presiden Direktur

Apriliani T Siregar (AS)

Direktur

Colin P. Startup (CS)

Direktur

Novita Yuliani (NY)

Direktur

Karjadi Pranoto (KP)

Direktur

Johannes Wilhelmus Maria De Waal (HDW)

Direktur

Referensi : Akta Notaris Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta No. 31 tertanggal 14 Maret 2018.

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2018, Direksi Perusahaan menyelenggarakan rapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali,  dengan daftar hadir sebagai berikut:

*menjabat sejak tanggal 26 Februari 2018

Komite-Komite Penunjang Direksi

Untuk membantu efektifitas pelaksanaan tanggung jawabnya, Direksi Perusahaan telah membentuk komite-komite sebagai berikut:

  1. Komite Investasi
    Komite Investasi bertanggung jawab untuk menelaah dan mengawasi kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan strategi investasi untuk seluruh manajemen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  2. Komite Pengawasan Manajemen Risiko 
    Komite Pengawasan Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang meliputi pengawasan dan pembahasan permasalahan-permasalahan, proses dan prosedur-prosedur manajemen resiko.

  3. Komite Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering/ AML) 
    Komite AML bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYCP).

  4. Komite Pengarahan Produk
    Komite Pengarahan Produk bertanggung jawab untuk mengembangkan produk dan melaksanakan kampanye produk agar menghasilkan penjualan yang terdepan dan mengembangkan pengalaman perilaku nasabah.

  5. Komite Pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi
    Komite Pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi manajemen resiko secara terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

AJMI telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi terkait tenaga ahli syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

DPS Perusahaan bertanggung jawab atas tugas-tugas sebagai berikut:

  1. Mengawasi dan memberi nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah;
  2. berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Nasabah;
  3. menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit enam kali dalam satu tahun.

 Keanggotaan dan Komposisi DPS

DPS Perusahaan terdiri dari 2 (dua) anggota dari sebelumnya terdiri dari 1 (satu) anggota. Perubahan disebabkan oleh penambahan Bapak DR. Jaenal Effendi sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi DPS menjadi sebagai berikut:

Nama

Jabatan

DR. Mohamad Hidayat, MBA, MH (MH)

Ketua DPS

DR. Jaenal Effendi (JE)

Anggota DPS

Referensi :Akta Notaris Mala Mukti, SH, LLM, Notaris di Jakarta No. 07 tertanggal 4 Juni 2018.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali,  dengan daftar hadir sebagai berikut:

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan melalui Departemen Legal & Compliance dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Legal dan Compliance telah membantu pelaksanaan GCG secara efektif di Perusahaan.

Manajemen Perusahaan secara kolektif memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menentukan tujuan-tujuan Perusahaan, menyusun strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengembangkan struktur dan proses pengelolaan untuk penanganan terbaik atas risiko-risiko dalam pemenuhan seluruh tujuan tersebut melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan oleh manajemen dan unit kerja Audit Internal Perusahaan tersebut adalah melalui penerapan model "tiga baris pertahanan" (the three lines of defense).

Secara garis besar, model "tiga garis pertahanan" ini memisahkan secara tegas antara 3 (tiga) bagian ("garis" yang terlibat dalam pengelolaan risiko yang efektif, yakni: i) Fungsi-fungsi yang memiliki dan mengelola risiko-risikonya, ii) Fungsi-fungsi yang memantau risiko-risiko, dan iii) Fungsi yang melakukan penilaian independen. Model "tiga garis pertahanan" Perusahaan adalah sebagai berikut:

  1. Garis pertahanan pertama - Unit Bisnis

    Bisnis bertanggung jawab untuk risiko dalam unit mereka termasuk manajemen risiko dan pengawasan yang terkait. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan strategi bisnis mereka sejajar dengan filosofi, risk appetite dan budaya pengambilan risiko Perusahaan untuk mengevaluasi dan mengelola eksposur risiko secara seksama dan konsisten dengan kebijakan risiko dan standar praktek Perusahaan, dan untuk memberikan imbal hasil yang sepadan dengan tingkat risiko yang ditanggung. Hal ini didukung oleh manajer risiko global yang bertanggung jawab untuk desain dan pelaksanaan praktek mitigasi risiko yang konsisten dengan kebijakan Perusahaan dan strategi manajemen risiko tertentu.

  2. Garis pertahanan kedua- Manajemen Risiko, Aktuaria, Keuangan, Kepatuhan ("kelompok")

    Kelompok ini memberikan pengawasan independen terhadap pengambilan risiko dan kegiatan mitigasi risiko. Karena Manulife adalah perusahaan global, kelompok ini memiliki akses ke seluruh kebijakan risiko perusahaan dan bidang fungsional perusahaan seperti manajemen risiko korporasi, aktuaria korporasi, keuangan korporasi, kepatuhan global, dan divisi resiko untuk mendukung pengawasan independen kelompok.

  3. Ketiga garis pertahanan - Internal Audit

    Internal Audit memberikan analisis independen mengenai kontrol yang efektif dan tepat terhadap risiko yang melekat dalam bisnis, dan apakah program mitigasi risiko dan fungsi risiko pengawasan efektif dalam mengelola risiko. Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Komite Audit.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat perkara hukum yang signifikan melibatkan Perusahaan, serta anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, maupun seluruh karyawan Perusahaan tidak terlibat dalam perkara hukum apapun.


Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Manulife Indonesia

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia ini disusun sesuai dengan:

  1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.02/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
  3. Peraturan Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian; dan
  4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2015 tanggal 24 Januari 2018 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Berasuransi.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Manulife Indonesia

Memastikan